SANKSI HUKUM TERHADAP PARTAI POLITIK ATAS PENYALAHGUNAAN NOMOR INDUK KELUARGA DAN KARTU KELUARGA WARGA

PUTRO, DWI WAHYU PRAMONO (2023) SANKSI HUKUM TERHADAP PARTAI POLITIK ATAS PENYALAHGUNAAN NOMOR INDUK KELUARGA DAN KARTU KELUARGA WARGA. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.

	Text HALAMAN SAMPUL.pdf Download (38kB)
	Text HALAMAN ABSTRAK.pdf Download (30kB)
	Text BAB I.pdf Download (138kB)
	Text BAB II.pdf Download (260kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (38kB)
	Text HALAMAN PUSTAKA.pdf Download (91kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh partai politik yang sudah melakukan pendataan kepada berbagai kalangan masyarakat berharap pada saat pesta politik mendulang suara sebanyak-banyaknya. Menyangkut data pribadi yang mana pada keamanan data eksklusif yang telah diserahkan di orang lain atau forum pemerintah, dan atau non pemerintah, hal yang diharapkan oleh pihak pengelola data untuk mencegah penyalahgunaan akses data, adat pemprosesan data, pengungkapan data, perubahan data, penghapusan data, serta perusakan data. Perumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi yang disalahgunakan oleh Partai Politik. Bagaimana sanksi Hukum terhadap Partai Politik atas penyalahgunaan Data Pribadi. Tipe metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif merupakan bentuk pencegahan atas pelanggaran hukum sehingga perlu sebuah aturan hukum. Sedangkan perlindungan represif merupakan bentuk tindakan akhir yang dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pendapat Ahli. Apabila penyelesaian non litigasi tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian masalah hukum dapat melalui jalur pengadilan (litigasi). Sanksi terhadap partai politik atas pelanggaran penyalagunaan data pribadi dapat dikenakan pidana, berupa Pidana penjara paling lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak 6 Miliar. Selain itu ada pidana Administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Sedangkan denda administrasi dapat dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Data Pribadi, Partai Politik, Sanksi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > PRODI ILMU HUKUM
Depositing User:	Perpus UNISLA LAMONGAN
Date Deposited:	20 Jan 2024 02:52
Last Modified:	20 Jan 2024 02:52
URI:	http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/1207

Actions (login required)

View Item