PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN TANAH URUG

MYLIN, ABDILLAH ANGGA PUTRA (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN TANAH URUG. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.

	Text HALAMAN SAMPUL.pdf Download (263kB)
	Text ABSTRAKSI.pdf Download (184kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (118kB)
	Text BAB 1.pdf Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Download (481kB)
	Text BAB III.pdf Download (646kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil sumber daya alamnya dibidang pertambangan yang meliputi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Dibutuhkan penegakan hukum berkaitan dengan izin usaha pertambangan mineral khususnya batuan tanah urug. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug, dan bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Tanah Urug menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Penelitian menggunakan type hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug. Bisa diajukan dalam badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan izin usaha tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan WIUP (wilayahn izin usaha pertambangan) dan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dilarang memindahkan IUP kepada pihak lain tapi persetujuan dari menteri. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi paling sedikit meliputi; (a) surat permohonan (b) nomor induk berusaha dalam hal pemutakhiran data (c) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal , dan daftar pemilik manfaat. Sanksi hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 adalah sanksi adminitrasi dan denda. Sanski adminitrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian kegiatan eksplorasii atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP penjualan. Sedangkan sanksi denda sesuai dengan ketentuan perundang undangan dibilang pajak daerah dan retribusi daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > PRODI ILMU HUKUM
Depositing User:	Perpus admin UNISLA
Date Deposited:	19 Dec 2023 06:43
Last Modified:	19 Dec 2023 06:43
URI:	http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/1068

Actions (login required)

View Item