ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN HAJI PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG SIDOHARJO LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002

AZIZAH, FITRIYAH NURKHOLIFATUL (2023) ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN HAJI PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG SIDOHARJO LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.

	Text 01. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (44kB)
	Text 02. ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (10kB)
	Text 04. BAB I.pdf Download (189kB)
	Text 05. BAB II.pdf Download (313kB)
	Text 06. BAB III.pdf Download (190kB)
	Text 07. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text 08. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text 09. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Produk Pembiayaan Haji pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sidoharjo Lamongan dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, menggunakan jenis penelitian kualitatif serta pendekatan deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan serta mengetahui kesesuaian pengaplikasian produk tersebut dengan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini, yang pertama adalah mekanisme produk pembiayaan haji di mulai dari anggota mendaftar dan membawa persyaratan serta membayar setoran awal pada BMT, dan selanjutnya pihak BMT memberikan pinjaman dana untuk pembayaran BPIH dengan menggunakan akad qardh, sekaligus juga memberikan jasa pengurusan pendaftaran haji mulai dari penyetoran dana BPIH sampai dengan pengurusan pendaftaran haji di kantor Kemenag dengan menggunakan akad ijarah. Setelah mendapakan porsi haji dari Kemenag proses terakhir yaitu pihak BMT dan anggota melakukan ijab kabul menggunakan akad rahn dengan jaminan berupa porsi haji/SPPH dan BPIH. Hasil penelitian yang kedua adalah pengaplikasian produk pembiayaan haji tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, namun dalam praktiknya terdapat pengembangan akad yaitu akad rahn yang tidak dituliskan dalam fatwa. Akan tetapi, menurut pendapat sebagian ahli ekonomi Islam serta Fatwa DSN, penambahan akad/ multi akad boleh dilakukan dengan syarat setiap akad yang dimasukkan bukanlah akad yang dilarang (haram).

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pembiayaan Haji, Mekanisme, Fatwa DSN MUI
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	FAKULTAS AGAMA ISLAM > PRODI ESKONOMI SYARIAH
Depositing User:	Perpus admin UNISLA
Date Deposited:	19 Mar 2024 03:45
Last Modified:	19 Mar 2024 03:45
URI:	http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/2234

Actions (login required)

View Item