KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM MELAKSANAKAN SISTEM HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA

NUR DARAJATI, RIZKY (2021) KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM MELAKSANAKAN SISTEM HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.

[img] Text
rizky darajati_Cover.pdf

Download (31kB)
[img] Text
rizky darajati_Abstrak.pdf

Download (6kB)
[img] Text
rizky darajati_Daftar Isi.pdf

Download (126kB)
[img] Text
rizky darajati_Bab I.pdf

Download (160kB)
[img] Text
rizky darajati_BAb II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (197kB)
[img] Text
rizky darajati_Bab III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (256kB)
[img] Text
rizky darajati_Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7kB)

Abstract

Sejak 8 Juli 2020, dan di diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 (Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020) pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik wajib diterapkan secara nasional oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan kemudahan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik kepada masyarakat terutama di dunia usaha. Adanya kewenangan dari pihak Kementerian ATR/BPN untuk pihak pengguna yaitu PPAT dan Kreditur didalam pelaksaaan Hak Tanggugan Elektronik. PPAT dan kreditur memiliki peran penting dalam layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan-keterangan pengguna Hak Tanggungan Elektronik. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pertama kewenangan kementrian ATR/BPN dalam pengaturan sistem pelayanan Hak Tanggungan Elektronik yang meliputi wewenang atribusi dan mandat, diawali dari pembuatan dan peresmian APHT oleh PPAT, didaftarkan ke Kantor Pertanahan secara online dan Sertifikat Hak Tanggungan dimohon dan dicetak oleh penerima Hak Tanggungan. Kedua, penerapan sistem Hak Tanggugan Elektronik untuk kemudahan berusaha dengan kelebihan atau kekurangannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > PRODI ILMU HUKUM
Depositing User: Perpus admin UNISLA
Date Deposited: 09 Feb 2022 04:21
Last Modified: 16 Feb 2022 06:08
URI: http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/172

Actions (login required)

View Item View Item